Komunitas
Oleh: Afdiannoor Rahmanata
MAKMUR dan sejahtera? Mungkin itulah yang dikehendaki masyarakat Indonesia. Kalau saya dan mungkin anda ingin berpikir tentang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka program dan perencanaan mesti dilibatkan. Kenapa demikian? Sebab dengan progam dan perencanaan segala bentuk apapun meski terlihat hasilnya. Salah satu contohnya, program dan pencanaan untuk memajukan dan mengentaskan masyarakat miskin yakni Komunitas Adat Terpencil (KAT).
KAT merupakan program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat yang tertinggal taraf hidupnya, terutama miskin dalam berbagai aspek. Karena itu dari tahun ke tahun pemerintah berupaya meminimalisir anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalsel salah satu daerah yang memiliki anggota masyarakat miskin, terbukti
Departemen Sosial RI, telah menyediakan dana KAT pada 2004 untuk Kalsel sebesar Rp3,9 miliar dari Rp75 miliar anggaran se-Indonesia, meski tahun 2007 lebih besar dari dana tersebut. Kendati demikian, perencanaan pemerintah pusat yang berinisiatif mebuat konsep pemukiman yang dikaitkan dengan lingkungan masyarakat masih belum didukung oleh pemerintah kabupaten yang menjadi objek proyek dan program tersebut. Tidak adanya dukungan itu, terlihat dari tidak dianggarkannya dana KAT dalam APBD kabupaten setempat. Padahal secara sadar, ikrar untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat cukup bergema baik melalui wakil-wakil yang terhormat di legislatif maupun pelaksana teknis lembaga eksekutif di daerah. Mari kita berpikir? Apakah dengan memberikan uang bagi masyarakat miskin kita dikategorikan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Jawabnya mungkin tidak. Karena sifatnya dapat sesat, namun terpenting dalam upaya jaminan kesejahteraan dan kemakmuran tidak lain mendukung upaya pemerintah pusat, terutama dimulai dari pemerintah daerah dengan memberanikan menganggarkan di APBD kabupaten setempat.
Pemberian kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat, kini hanyalah sebuah wacana yang didengung-dengungkan kaum politisi dan birokrat guna memperoleh kedudukan strategis untuk meniti karier. Faktanya jelas, berapa banyak masyarakat miskin perkoaan/pedesaan mengeluh. Mereka berkata “Masa bodoh dengan pemimpin, yang penting kita bisa cari makan,”. Mau dikemanakan negeri ini, janji pemimpin tidak kunjung tiba. Imbasnya masyarakat dipersalahkan. Dan siapa yang bertanggungjawab?
Dalam kontek ini, cermin bagi kita, apa yang seharusnya diperbuat. Kalau ingin memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat jangan tanggung-tanggung, dukung program dan rencana pemerintah pusat melalui dana anggaran daerah. Bukakah penegentasan kemiskinan salah satu tujuan kita. Berbuat yang baik lebih baik gambaran orang memanen padi saat kekeringan dan gersang. Saat masyarakat memerlukan bantu sekuatnya, saat masyarakat tak memerlukan kunjungi atau jalin silaturrahmi itulah jiwa kesatria. Bila ini diterapkan tidak heran negeri kita akan mencapai negeri makmur, aman, sentosa. Jasa akan dikenang. Itulah Baldhatun Tayyibathun Warabbun Ghafur. Lalu Bagaimana hasil KAT.Akankah masayarakat Kalsel dapat mengais hidup makmur dan sejahtera? Wallahubissawab. ***
Oleh: Afdiannoor Rahmanata
MAKMUR dan sejahtera? Mungkin itulah yang dikehendaki masyarakat Indonesia. Kalau saya dan mungkin anda ingin berpikir tentang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka program dan perencanaan mesti dilibatkan. Kenapa demikian? Sebab dengan progam dan perencanaan segala bentuk apapun meski terlihat hasilnya. Salah satu contohnya, program dan pencanaan untuk memajukan dan mengentaskan masyarakat miskin yakni Komunitas Adat Terpencil (KAT).
KAT merupakan program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat yang tertinggal taraf hidupnya, terutama miskin dalam berbagai aspek. Karena itu dari tahun ke tahun pemerintah berupaya meminimalisir anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalsel salah satu daerah yang memiliki anggota masyarakat miskin, terbukti
Departemen Sosial RI, telah menyediakan dana KAT pada 2004 untuk Kalsel sebesar Rp3,9 miliar dari Rp75 miliar anggaran se-Indonesia, meski tahun 2007 lebih besar dari dana tersebut. Kendati demikian, perencanaan pemerintah pusat yang berinisiatif mebuat konsep pemukiman yang dikaitkan dengan lingkungan masyarakat masih belum didukung oleh pemerintah kabupaten yang menjadi objek proyek dan program tersebut. Tidak adanya dukungan itu, terlihat dari tidak dianggarkannya dana KAT dalam APBD kabupaten setempat. Padahal secara sadar, ikrar untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat cukup bergema baik melalui wakil-wakil yang terhormat di legislatif maupun pelaksana teknis lembaga eksekutif di daerah. Mari kita berpikir? Apakah dengan memberikan uang bagi masyarakat miskin kita dikategorikan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Jawabnya mungkin tidak. Karena sifatnya dapat sesat, namun terpenting dalam upaya jaminan kesejahteraan dan kemakmuran tidak lain mendukung upaya pemerintah pusat, terutama dimulai dari pemerintah daerah dengan memberanikan menganggarkan di APBD kabupaten setempat.
Pemberian kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat, kini hanyalah sebuah wacana yang didengung-dengungkan kaum politisi dan birokrat guna memperoleh kedudukan strategis untuk meniti karier. Faktanya jelas, berapa banyak masyarakat miskin perkoaan/pedesaan mengeluh. Mereka berkata “Masa bodoh dengan pemimpin, yang penting kita bisa cari makan,”. Mau dikemanakan negeri ini, janji pemimpin tidak kunjung tiba. Imbasnya masyarakat dipersalahkan. Dan siapa yang bertanggungjawab?
Dalam kontek ini, cermin bagi kita, apa yang seharusnya diperbuat. Kalau ingin memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat jangan tanggung-tanggung, dukung program dan rencana pemerintah pusat melalui dana anggaran daerah. Bukakah penegentasan kemiskinan salah satu tujuan kita. Berbuat yang baik lebih baik gambaran orang memanen padi saat kekeringan dan gersang. Saat masyarakat memerlukan bantu sekuatnya, saat masyarakat tak memerlukan kunjungi atau jalin silaturrahmi itulah jiwa kesatria. Bila ini diterapkan tidak heran negeri kita akan mencapai negeri makmur, aman, sentosa. Jasa akan dikenang. Itulah Baldhatun Tayyibathun Warabbun Ghafur. Lalu Bagaimana hasil KAT.Akankah masayarakat Kalsel dapat mengais hidup makmur dan sejahtera? Wallahubissawab. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar